Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tengah digoyang DPRD DKI terkait
APBD 2015. Ahok memegang bukti bahwa oknum DPRD lah yang melakukan
perubahan APBD, namun semua fraksi di DPRD ramai-ramai menyerang Ahok,
PDI P yang masih punya Wagub Djarot Saiful Hidayat pun tak membela.
Saat ini DPRD DKI sudah sepakat mengajukan hak angket atau investigasi
terkait kebijakan APBD 2015 yang sampai sekarang belum juga menemui
titik terang. Bahkan dari 106 orang, 95 di antaranya dipastikan sudah
menandatangani angket. Panitia angket sudah dibentuk, hari ini DPRD DKI
akan mengesahkan panitia angket.
Posisi PDI P yang masih punya Wagub pendamping Ahok pun tak menolak
pengajuan hak angket. Ketua DPRD DKI dari PDI P Prasetyo Edi Marsudi,
Selasa 24, Februari 2015 kemarin, mengungkap keluh kesah DPRD DKI
terhadap Ahok.
Tentu saja Ahok dan Wagub Djarot Saiful Hidayat adalah satu paket dalam
hal pemerintah provinsi DKI Jakarta. Cukup aneh saat PDI P memasang
posisi serang ke Ahok, padahal beberapa kali Ahok juga menghadap Ketum
PDI P Megawati Soekarnoputri.
Prasetyo tak membela Ahok. Ia bahkan malah mengungkap persoalan pelik
antara DPRD DKI dengan Ahok selama ini. Prasetyo menyebut, setiap
tindak-tanduk Ahok yang menyangkut kebijakan publik sebaiknya melalui
prosedur yang sesuai.
"Jadi gini lho maksud gue, setiap bertindak si gubernur ini harus ada
etikanya, bos. Dia itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik
ya hormati kita lah DPRD yang punya hak budgeting," kata politisi PDIP
tersebut.
Prasetyo menyebut tidak sepatutnya Ahok menyebut semua dewan sebagai
oknum. Terlebih lagi masalah anggaran ini memiliki peranan penting dalam
menjalankan roda pembangunan Ibu Kota.
"Ini kan Ibu Kota negara bapak, saya ini setara dengan gubernur lho, saya bukan oknum. Gitu aja," tutup Pras.
Jika PDI P yang selama ini mendukung Ahok saja kini ogah membelanya,
bagaimana dengan Gerindra yang ketika itu ditinggalkan Ahok dengan cara
yang sangat arogan? Tentu mereka akan lebih kritis lagi.
Sumber: pkspiyungan online.
Berita terkait: Mengapa Rakyat Jakarta Ingin Mandat Gubernur Ahok Dicabut
No comments:
Post a Comment