Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Penyusunan APBD

Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya bedasarkaan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 berada di BAPPEDA.

Siapakah Pengusul Anggaran Siluman APBD Jakarta

Ribut DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berakhir pada pengajuan hak angket untuk menyelidiki anggaran siluman di APBD DKI 2015. Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, menemukan triliunan rupiah anggaran fantastis dari pos dinas pendidikan untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). "Kita sudah putuskan bentuk panitia (angket), dan panitia baru mau dibentuk. Nanti setelah itu akan diselidiki semua apa yang dimaksud dengan anggaran itu. Nanti panitia angket akan diselidiki," kata Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Ahok sudah membeberkan triliunan anggaran yang dianggapnya bermasalah. Tapi DPRD konsisten berkelit anggaran itu memang justru ada dalam item pembahasan anggaran yang diajukan pihak SKPD (dinas) terkait.

Berikut wawancara merdeka.com dengan politikus Golkar yang menangani bidang pendidikan itu:

Mengapa Gubernur Ahok Menolak Tanda Tangan APBD DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mata anggaran proyek fiktif pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang dibuat oleh DPRD muncul pada banyak satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya, Dinas Pendidikan. "Itu sebabnya saya ngotot menggunakan sistem e-budgeting," kata Ahok, Rabu, 25 Februari 2015.

Ahok--sapaan Basuki--berujar proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek-proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015 lalu. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya dilakukan saat data lapangan menunjukkan 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk. Selain tak diusulkan, Ahok berujar, nilai yang diajukan fantastis. Ia mengatakan munculnya proyek fiktif setelah rapat paripurna pengesahan terjadi lantaran dihapusnya Pokok Pikiran dari Dewan. Anggota Dewan akhirnya menyusun APBD versi mereka dan menyerahkannya ke Kementerian Dalam Negeri. Khusus Dinas Pendidikan, total anggaran fiktifnya mencapai Rp 105,876 miliar. "Nilainya tak pantas," kata Ahok.

Berikut program yang tercantum dalam APBD versi DPRD yang ditunjukkan Ahok:

Bagaimana Cara Memilih Bahasa Pemrograman yang Akan Dipelajari

Anda mahasiswa, murid sekolah, atau bahkan orang awam yang ingin belajar bagaimana membuat program komputer (programming)? Gambar infografis di samping ini menjelaskan langkah-langkahnya sesuai kebutuhan Anda. Misalnya, apakah untuk sekedar bermain dengan anak? Apakah untuk menghasilkan uang? Apakah hanya untuk bersenang-senang? Atau hanya karena ketertarikan? Atau untuk pengembangan diri.

Berangkat dari salah satu alasan tersebut, gambar diagram akan mengarahkan ke pilihan-pilihan bahasa pemrograman yang sesuai. Silahkan klik gambar di samping untuk menayangkannya dalam format yang lebih besar. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Welcome to programming :)

Atau download Format PDF.

Siapakah Sosok Disitu Kadang Saya Merasa Sedih

Netizen yang aktif di dunia maya tentu tak akan asing dengan sosok Polwan 'Di Situ Kadang Saya Merasa Sedih' yang ramai muncul dalam bentuk meme-meme lucu. Siapa sebenarnya sosok polwan tersebut dan cerita dibalik ungkapannya yang kini heboh di masyarakat. Adalah Brigadir Dewi Sri Mulyani. Ia merupakan anggota Satlantas di Polrestabes Bandung, bagian Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa). Dewi menjadi salah satu polisi yang mengisi sebuah program di salah satu stasiun TV swasta pada Oktober 2014 lalu.

Saat itulah, Dewi mengeluarkan kalimat spontan yang kini malah jadi terkenal dan dipakai jadi plesetan meme. Waktu Dewi ditanya soal bagaimana kalau menghadapi anak yang rewel. Karena bagian dari tugas pokok dan fungsinya antara lain memberikan pendidikan lalu-lintas pada anak-anak.

Mengapa PDIP Tidak Membela Gubernur Ahok

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tengah digoyang DPRD DKI terkait APBD 2015. Ahok memegang bukti bahwa oknum DPRD lah yang melakukan perubahan APBD, namun semua fraksi di DPRD ramai-ramai menyerang Ahok, PDI P yang masih punya Wagub Djarot Saiful Hidayat pun tak membela. Saat ini DPRD DKI sudah sepakat mengajukan hak angket atau investigasi terkait kebijakan APBD 2015 yang sampai sekarang belum juga menemui titik terang. Bahkan dari 106 orang, 95 di antaranya dipastikan sudah menandatangani angket. Panitia angket sudah dibentuk, hari ini DPRD DKI akan mengesahkan panitia angket.

Posisi PDI P yang masih punya Wagub pendamping Ahok pun tak menolak pengajuan hak angket. Ketua DPRD DKI dari PDI P Prasetyo Edi Marsudi, Selasa 24, Februari 2015 kemarin, mengungkap keluh kesah DPRD DKI terhadap Ahok. Tentu saja Ahok dan Wagub Djarot Saiful Hidayat adalah satu paket dalam hal pemerintah provinsi DKI Jakarta. Cukup aneh saat PDI P memasang posisi serang ke Ahok, padahal beberapa kali Ahok juga menghadap Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri.

Mengapa Menteri Susi Didemo Ribuan Nelayan

Menteri Susi yang fenomenal dan kontroversial sedang kena batunya. Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu Pantai Pantura menggelar orasi di depan kantornya, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam orasinya, salah seorang nelayan menyebut Menteri Susi, yang juga pengusaha perikanan dan maskapai penerbangan tersebut tidak bisa membedakan jenis alat tangkap ikan sehingga salah menerbitkan aturan.

Sugiono (48), salah seorang orator yang mengaku berprofesi sebagai nelayan mengkritisi diberlakukannya Peraturan Menteri KKP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, Trawl, dan Pukat Hela. Dia menjelaskan nelayan-nelayan tradisional yang melaut dengan kapal kecil umumnya menggunakan alat manual seperti cantrang untuk menangkap ikan. Menurut Sugiono, cantrang sama sekali tidak merusak lingkungan yang dituding Menteri Susi menyebabkan hancurnya terumbu karang.

Mengapa Hakim PTUN Menangkan Gugatan SDA dalam Kisruh PPP

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur mengabulkan gugatan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali atau biasa disapa SDA. Dikabulkannya gugatan ini, menguatkan pembatalan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengesahkan PPP kepengurusan Romahurmuziy atau biasa disapa Romi.

"Mengabulkan gugatan penggugat diterima seluruhnya, kemudian membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014," ujar Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur, Teguh Satya Bhakti saat membacakan putusannya di ruang sidang PTUN, Jakarta Timur, Rabu (25/2/2015).

Majelis Hakim menilai, gugatan yang diajukan kubu SDA adalah dampak dari intervensi pihak tergugat, yaitu Kemenkumham yang dianggap ikut campur dalam konflik internal parpol. "Pengadilan tidak bisa membiarkan tergugat yang menerbitkan SK dan membiarkan masalah ini dengan melempar ke PTUN," tukasnya.

Mengapa Mandra jadi Tersangka Korupsi TVRI

Kejaksaan Agung masih terus menelusuri dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012. Sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. "Sebentar yah, nanti kalau sudah ada informasinya saya share, termasuk memanggil media infotainment," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana. Begitu jawaban Kapuspenkum Kejagung saat ditanya benar atau tidaknya sudah ada seorang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.

"Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor IV, nomor V, dan nomor VI, tanggal 10 Febuari 2015 penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menggunakan anggaran negara tahun 2012," kata Tony saat jumpa pers di Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

Apa Saja Bencana yang Diprediksi BNPB Terjadi di Tahun 2015

Di antara bencana yang mengalami peningkatan adalah banjir. Bahkan peristiwa tersebut merajai bencana Tanah Air. "Banjir masih mendominasi jenis bencana di Indonesia, nomor duanya puting beliung," sambung Dody. Lebih lanjut Dody memaparkan, ada 1.475 bencana yang terjadi pada 2014. Bencana itu menelan 561 korban tewas. Karena trennya masih meningkat, Dody memastikan, akan ada peningkatan antisipasi yang dilakukan BNPB. Selain itu, pemaksimalan early warning system khususnya pasti akan dipeningkatan.

Prediksi Bencana di 2015

Dody juga angkat bicara terkait bencana yang bakal terjadi pada tahun depan. Dia mengatakan, bencana pada 2015 tak bisa diperkirakan. "Prediksinya tidak dapat kita prediksi," ujar dia. Walau begitu, dia menyatakan pada setiap tahun Indonesia kerap dilanda tiga bencana besar. Bencana itu adalah gempa bumi, erupsi, dan tsunami. Selain bencana di atas, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan juga masih diperkirakan terjadi.