Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sengaja tak melibatkan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri rekam jejak enam menteri yang
baru dilantik. Berbeda dengan penyusunan menteri pada awal pemerintahan
Presiden Joko Widodo. Komisi antirasuah diminta menelusuri rekam jejak
calon menteri Kabinet Kerja.
Ini alasan Kalla, "Kan kami belajar dari yang dulu. Kadang juga
respons KPK itu tak jelas," ujar Kalla, di kantornya, Kamis, 13 Agustus
2015. "Merah, kuning, kami tidak tahu apa itu alasannya."
Saat
menggodok susunan Kabinet Kerja tak lama setelah dilantik, Presiden Joko
Widodo memberikan nama-nama calon menteri kepada KPK untuk ditelusuri
rekam jejaknya. KPK saat itu memberikan label berwarna merah dan kuning
bagi para calon menteri yang dianggap bermasalah dan mempunyai rekam
jejak buruk.
Kalla menilai pemberian label itu tak jelas. KPK
dinilai hanya memberikan label tanpa fakta yang konkret. "Ya, dulu juga
tidak jelas apa artinya itu merah-kuning. Tidak ada bukti-buktinya juga
dan banyak yang kemudian ternyata tidak punya dasar yang baik,"
katanya.
Sumber: Tempo Online
No comments:
Post a Comment