Ahli hukum pidana yang menjadi salah seorang konseptor banyak sekali
undang-undang, termasuk Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), bicara blak-blakan tentang mega-korupsi yang terjadi di negara
ini, termasuk yang bersinggungan dengan komisioner. Belakangan, Romli
memang gencar mempromosikan terbentuknya Forum Pemantau KPK. Ia juga
termasuk ahli hukum yang menyetujui Undang-Undang KPK direvisi. “Memang
perlu direvisi, perlu ada dewan pengawas, perlu ada kontrol,” kata Romli
di kantornya di Jakarta, Selasa lalu (4/8).
Romli sendiri pernah menjadi Ketua Tim Perumus Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor), Ketua Tim Perumus Undang-Undang KPK, dan Ketua
Panitis Seleksi Calom Pimpinan KPK. Ia juga menjadi Ketua Delegasi RI
untuk The United Nations Convention against Transnational Organized
Crime (UNTOC) dan The United Nations Convention against Corruption
(UNCAC) serta terlibat dalam penyusunan lebih dari 100 undang-undang.
