Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mempertanyakan
kembali sembilan program Nawa Cita yang digaungkan Presiden Joko Widodo
saat masih bertarung di Pemilihan Presiden 2014. Menurut Siti konsep
tersebut tidak selaras dengan nama dan kinerja Kabinet Kerja.
"Kemana Nawa Cita? Bagus tidak ditanyakan revolusi mentalnya, diubah
saja kabinetnya jadi kabinet Nawa Cita. Karena Kabinet Kerja itu kaya
pekerja, ternyata tidak bermakna. Tapi kalau kabinet Nawa Cita mungkin
ada filosofinya, rujukannya itu jelas ke Trisakti," kata Siti Zuhro
dalam acara diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2015).
Siti juga mempertanyakan wacana perombakan Kabinet Kerja terus menerus digemakan, terutama partai-partai pendukung Jokowi.
"Mau dibawa kemana sih oleh Jokowi-JK Kabinet Kerja ini. Dalam satu
tahun pertama, apa yang salah dari Kabinet Kerja? Dari namanya saja
kurang menggigit," kata dia.
Showing posts with label Nawa Cita. Show all posts
Showing posts with label Nawa Cita. Show all posts
Tuesday, 7 July 2015
Inilah Nawa Cita Jokowi JK
Berikut inti dari sembilan program Nawa Cita yang dirangkum dari situs www.kpu.go.id:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Subscribe to:
Posts (Atom)